Agenda utama Kepresidenan G20 Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dapat diringkas menjadi tiga bidang, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Ketiga agenda tersebut tidak hanya bertujuan untuk pemerataan vaksinasi, tetapi juga untuk mempercepat digitalisasi dan koordinasi langsung kesepakatan pendanaan perubahan iklim global.

Teknologi hijau harus diperhitungkan, suplai dan permintaan juga harus seimbang, namun jika pasokan energi ini tidak dapat memenuhi kebutuhan nasional, pemerintah akan berupaya meningkatkan defisit energi dengan energi yang lebih hijau.

Dikutip dari G20pedia, Departemen Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) telah menetapkan prinsip dan strategi net-zero emisi yang akan diterapkan pada pertemuan G20: Pertama: Pengurangan bahan bakar fosil melalui: carbon tax and trading, co-firing PLTU dengan Penarikan EBT dan PLTU. Kedua: peningkatan konsumsi listrik di rumah tangga dan industri. Ketiga, pemanfaatan carbon capture and storage (CCS). Keempat: meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan.Kelima, kendaraan listrik di sektor transportasi.

Kementerian ESDM akan memaparkan pendekatan isu transisi energi dari ketahanan energi ke teknologi dalam forum diskusi dan kerjasama pada KTT G20 atau G20. Energy Transitions Working Group (ETWG) berfokus pada keamanan energi, akses dan efisiensi energi, dan transisi energi ke sistem energi rendah karbon, termasuk investasi dan inovasi dalam teknologi yang lebih bersih dan efisien.

Melalui forum akbar G20, Indonesia berpeluang memajukan upaya kolektif dunia untuk menerapkan kebijakan yang mempercepat pemulihan ekonomi global secara inklusif. Indonesia juga memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia dukungan penuhnya terhadap transisi energi global.

Bagaimanapun, negara-negara anggota G20 menyumbang sekitar 75% dari kebutuhan energi dunia. Oleh karena itu, negara-negara G20 memiliki tanggung jawab dan peran strategis yang besar dalam mendorong penggunaan energi bersih. ETWG berfokus pada diskusi tentang keamanan energi, akses dan efisiensi, dan transisi ke sistem energi rendah karbon, termasuk berinvestasi dan berinovasi dalam teknologi yang lebih bersih dan efisien.

Mobil listrik

Presiden Joko Widodo meresmikan dua stasiun pengisian SPKLU (Ultra Fast Charging General Electric Vehicle) di Bali pada akhir Maret 2022. Jokowi menilai Indonesia memiliki peluang yang baik untuk menunjukkan komitmennya dalam mengurangi emisi karbon dunia.

“Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk menunjukkan berbagai komitmen pengurangan emisi C02,” kata Jokowi. Jokowi mengungkapkan mobil listrik digunakan saat KTT G20 yang berlangsung di Bali.

Penyelenggaraan KTT G20 di Indonesia dianggap Jokowi sebagai tempat untuk menunjukkan bahwa Indonesia juga terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik. Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong menjelaskan mobil listrik akan dipergunakan sebagai alat transportasi kepala-kepala negara selama perhelatan G20 di Bali.

“KTT G20 merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam pengurangan emisi melalui penggunaan teknologi hijau seperti mobil listrik,” kata Usman.

Komitmen pemerintah untuk mengkampanyekan teknologi hijau di G20 juga sudah dimulai, terbukti dengan beberapa mobil listrik merek G20 sudah melibas jalanan ibu kota Jakarta, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga akan membangun puluhan kendaraan listrik umum. -Stasiun Pengisian Daya (SPKLU) di berbagai lokasi strategis di Bali tempat diselenggarakannya KTT G20 2022.

Penggunaan mobil listrik oleh panitia KTT G20 diperkirakan mencapai 500 unit. Usman berharap lembaga lain seperti BUMN, BUMD dan pemerintah daerah juga beralih ke KBLBB untuk menyambut KTT G20. Kehadiran mobil listrik di KTT G20 menunjukkan bahwa Indonesia siap menyambut dan memulai transisi energi. Indonesia akan dikenal sebagai salah satu negara yang berani menjadi percontohan transisi energi.